komisi x dewan perwakilan rakyat kecewa melalui kinerja kementerian pendidikan serta kebudayaan sesudah menikmati permasalahan selama pelaksanaan ujian nasional hampir di seluruh provinsi.
fakta berbicara lain, makanya kami berbagai dalam komisi x amat tidak terima dengan un dan kacau ini. padahal semua kali melaporkan katanya persiapannya telah matang, namun dan terjadi hingga hari ini berbalik kan, tutur wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan selama ruang pola kantor gubernur sulsel selama makassar, senin.
ia menungkapkan permasalahan un pada 2013 tidak bisa terulang lagi dalam tahun-tahun mendatang.
pihaknya harapkan pada kemendikbud supaya dapat mengajarkan permasalahan itu agar mereka tak mengulangnya dalam tahun mendatang.
Informasi Lainnya:
- Mengatasi Jerawat Membandel
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Objek Wisata ulau Tidung
- Mengatasi Jerawat Membandel
komisi tersebut sudah melayangkan surat panggilan terhadap mendikbud muhammad nuh supaya menyerahkan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada dpr terkait melalui pelaksanaan un 2013.
kita akan minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan oleh karenanya un amburadul begini, apa dan terjadi juga apa rencana mereka kepada un 2014, tutur syamsul yang ditemani pilihan anggota dpr ri selama antaranya vena melinda, ulfah hermanto, serta ahmad zainuddin.
ia menyatakan hingga saat ini baru banyak bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan itu mulai dari pencetakan naskah ujian dan tersentralistik hingga materi teknis yang lain.
dpr, katanya, setuju dengan un dan dijadikan dibuat ukuran pemerataan pendidikan.
akan akan tetapi, tenntang dengan hasil un dan ingin dijadikan dijadikan tiket untuk masuk ke perguruan tinggi, dia menyatakan perlunya kemendikbud mengakibatkan perhatian dan lain, tanpa menyaksikan hasil un.
hasil un itu tak mencerminkan mutu siswa dan sebenarnya serta ini yang adalah tantangan kita bersama. harus banyak ukuran lain disamping dari hasil un tersebut, ujarnya.
ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir selama dialog itu mengatakan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un dan hampir terjadi di berbagai provinsi.
ia menungkapkan pesan melalui komisi x dpr itu agar diutarakan pada kemendikbud tenntang kekecewaan kepada pelaksanaan un.
ia menyatakan dari awal tak sudah setuju jika pencetakan un harus dipusatkan selama jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, sebab letak geografis, khususnya di indonesia pihak timur dan lumayan sulit supaya distribusi soal ujian.
ia mengajarkan un dan diselenggarakan serentak dengan mencetak naskah un dan tersentralisasi pada jakarta, mau berpengaruh pada distribusi.
dari januari lalu aku suda sampaikan ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, namun karena tak didengar dengan begini beginilah hasilnya, ujarnya.
ia mengajarkan kondisi geografis selama indonesia bagian timur, antara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan dan baru kurang baik oleh karenanya distribusi soal ujian memerlukan waktu dan lama.
dia menungkapkan yang dituntut untuk badan standar nasional pendidikan (bsnp) dan badan penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian studi dan kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
ia menyampaikan persoalan itu bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp juga litbang kemendikbud, selain pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, sehingga berbagai harus bertanggungjawab, ujarnya.
halide juga mempertanyakan alasan kemendikbud yang tidak menggarap kontrak dengan percetakan mengenai jadwal un.
seharusnya, katanya, kemendikbud menyerahkan kontrak yang jelas, tergolong kapan soal dicetak juga waktu didistribusikan ke daerah.
selain itu, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan hanya dilaksanakan dengan guru, hendak akan tetapi petugas bagian tata usaha serta terpaksa menurun tangan.
oleh sebab itu, dia harapkan pada komisi x dpr untuk mampu mengatakan hal tersebut terhadap mendikbud untuk kementerian tersebut melayani saran-sarannya agar bahan evaluasi agar tidak terjadi kekacauan un, seperti ketika ini.