komisi pemilihan umum pakistan pada minggu menyetujui keikutsertaan mantan diktator militer pervez musharraf selama pemilu mendatang, walaupun terkandung serangkaian permasalahan hukum yang menderanya.
musharraf yang sempat memerintah dalam sembilan tahun selama pakistan sesudah mendapatkan kekuasaan melalui kudeta tidak perang dalam 1999 kembali ke tanah airnya setelah empat tahun mengasingkan diri pada 24 maret, sembari mengucap sumpah ingin maju di pemilihan 11 mei selama empat konstituen.
di suatu kota pada utara chitral, dekat dengan perbatasan afghanistan, petugas komisi pemilu menerima pencalonan musharraf dalam minggu, disaksikan oleh seorang wartawan afp.
dokumen persyaratannya cukup. ia tak tengah menjalani hukuman saat ini, dengan demikian kami tidak mampu mendiskualifikasi dia, kata petugas pendaftaran jamal khan.
Informasi Lainnya:
namun selama kota asal pensiunan jenderal tersebut karachi, petugas menolak pendaftarannya melalui tuduhan pelanggaran atas konstitusi juga pemecatan sederat hakim pasling baik.
petugas pendaftaran ikramur rehman menjawab keberatan dari rivalnya melalui menyampaikan musharraf sudah melanggar konstitusi serta memecat sederat hakim terbaik sesudah memaksakan penetapan keadaan darurat selama 2007.
ini adalah keputusan dan amat bias, ujar petinggi partainya afzal agha menungkapkan, sembari menambahkan pihaknya ingin mengerjakan yang dituntut atas penolakan pencalonan musharraf.
berkas pencalonan musharraf ditolak selama wilayah punjab kota kasur dalam jumat (5/4) juga keputusan mengenai pendaftarannya dalam islamabad diharapkan mau keluar pada minggu malam waktu setempat.
kantong-kantong kekuatan musharraf sudah melemah semenjak ia turun dari tampuk kekuasaan sesudah menjalankan pemerintahan militer di sembilan tahun dalam 2008 dan menghadapi sederat tuntutan hukum.
ia bebas melalui garansi atas pembunuhan mantan perdana mentero benazir bhutto selama 2007 dan pemimpin pemberontak baluch selama 2006, juga pemecatan juga penangkapan sederat hakim selama november 2007.
pada senin (8/4) mahkamah agung setempat ingin dengar petisi permintaan yang dituntut terhadap musharraf terkait upayanya memaksakan penetapan keadaan darurat selama 2007, cara dan membukakan jalan kejatuhannya.