Pencairan anggaran UN sempat terhambat

proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat karena alokasi anggaran agar kementerian studi juga kebudayaan terkena blokir, papar wakil menteri keuangan, anny ratnawati

kegiatan tersebut masuk pada aktifitas dan diblokir atau dibintang karena belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi data dukung berupa tor serta rab, ujarnya pada pemaparan dalam jakarta, jumat.

anny menunjukan, selama mendaftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian studi dan kebudayaan membeli pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen daripada anggaran itu diblokir.

anggaran itu mengalami pemblokiran karena hingga penetapan keputusan presiden no. 37/2012 mengenai rapbn 2013 juga penyerahan dipa pada presiden pada desember lalu, belum membeli persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi tor serta rab.

Informasi Lainnya:

sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun atau 15,1 persen tidak diblokir karena adalah aktifitas yang mesti dibayarkan juga ditawarkan awal tahun yaitu pembayaran gaji serta operasional perkantoran, ujarnya.

sebanyak rp543,44 miliar daripada anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan adalah dana agar aktifitas un dengan target peserta 14.080.619 siswa juga unit uang rp39.000 per siswa.

namun sesudah kementerian pendidikan juga kebudayaan membahasnya dengan komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar dengan target audien 12.223.453 siswa dan unit biaya rp53.000 per siswa.

buka blokir

anny menunjukan pula bahwa menteri pendidikan juga kebudayaan lalu memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu di sasaran serta unit biaya di keppres no. 37/2012.

direktur jenderal anggaran, lanjut dia, selama 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, sebab kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.

dengan itulah, pada dasarnya tak terdapat keterlambatan signifikan untuk penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.

menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian studi dan kebudayaan memperoleh izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak untuk pengadaan sudah siap.

sementara soal anggaran rp100,828 miliar yang belum dapat dicairkan, herry mengatakan, keputusannya masih menanti persetujuan komisi x dpr.

itu ujarnya agar ujian sd, sebab ujian sd belum berlangsung, katanya.